BPS RI Perkuat Sinergi Lintas Kementerian Demi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

BPS RI Perkuat Sinergi Lintas Kementerian Demi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

JAWA BARAT - Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian guna mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) bertema Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan yang berlangsung di Nuanza Hotel & Convention, Jalan KH Makmun Nawawi Km 40 No.17, Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja beserta jajaran perangkat daerah terkait.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan tersebut tidak hanya menjadi acuan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar bagi dunia usaha, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi.

"Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan keputusan yang tepat untuk masa depan Indonesia dan masa depan perusahaan yang lebih baik," ujar Amalia.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi berlangsung sejak Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kegiatan tersebut, BPS berupaya menyusun gambaran ekonomi nasional yang lebih komprehensif dengan memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk sektor industri pengolahan, tercatat sebagai bagian dari kekuatan ekonomi nasional.

Baca juga: Jabar Tutup MPLS Pancawaluya 2026 dengan Aksi Ekologi Serentak Libatkan 343 Ribu Siswa

Menurut Amalia, setiap pelaku usaha memiliki kontribusi penting dalam penyusunan peta ekonomi Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pelaku usaha yang terlewat dalam proses pendataan.

"Jangan sampai pelaku usaha terlewat tercatat. Jika tidak masuk dalam sensus, maka kontribusinya tidak akan terlihat dalam peta ekonomi Indonesia. Padahal industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar perekonomian nasional," katanya.

Amalia juga memastikan kerahasiaan data yang diberikan perusahaan dalam Sensus Ekonomi tetap terjamin. Ia menyebut BPS telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yang didukung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Peruri, serta PT Telkom Indonesia, sehingga data individu tidak akan dipublikasikan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menilai data statistik yang akurat memiliki peran penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Berbagai program strategis, mulai dari penetapan kebutuhan hidup layak, pengembangan pelatihan vokasi hingga penyusunan informasi pasar kerja, selama ini mengacu pada data yang dihimpun BPS.

"Yang kita bangun adalah kebijakan berbasis data atau evidence based policy. Hampir semua kebijakan strategis Kementerian Ketenagakerjaan sangat terbantu oleh hasil survei dan pendataan BPS," ujar Yassierli.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan pemagangan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk pelatihan vokasi bagi 300 ribu peserta, sekaligus meningkatkan kuota pemagangan menjadi 150 ribu orang guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Baca juga: Dishut Jabar Perkuat Gerakan Leuweung Hejo untuk Jaga Kelestarian Hutan

Menurutnya, data yang semakin lengkap dari Sensus Ekonomi 2026 akan membantu pemerintah dalam menyusun program pelatihan dan pemagangan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dunia usaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus kesejahteraan tenaga kerja.

Sebelumnya, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPS Kabupaten Bekasi Krido Saptono secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bekasi. Pencanangan tersebut digelar di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (8/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki nilai strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk di Kabupaten Bekasi.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sensus. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan.