Dedi Mulyadi Dorong Aparat Desa Tetap Bergerak di Tengah Keterbatasan Anggaran

Dedi Mulyadi Dorong Aparat Desa Tetap Bergerak di Tengah Keterbatasan Anggaran

JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak seluruh aparat desa yang tergabung dalam DPD dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk tidak kehilangan semangat membangun meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Ia menegaskan bahwa minimnya dana tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu lahirnya terobosan baru, khususnya dalam menyusun skala prioritas dan mengelola anggaran secara lebih efektif.

Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berada dalam situasi yang sama akibat berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun, hal itu tidak menyurutkan komitmen Pemprov untuk terus mendorong pembangunan desa, terutama di sektor infrastruktur.

“Jawa Barat juga mengalami keterbatasan anggaran karena pengurangan dana dari pusat. Meski demikian, pembangunan desa, khususnya infrastruktur, tetap menjadi prioritas dan akan dimulai tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya,” ujar Dedi dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan di Bale Pakuan, Jumat malam (23/1/2026).

Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyebutkan bahwa forum tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang berbagi gagasan demi mendorong kemajuan desa dan kelurahan di seluruh Jawa Barat. Ia juga menanggapi kekhawatiran para kepala desa dan lurah terkait potensi penurunan kualitas pembangunan akibat berkurangnya anggaran.

Baca juga: Peran Generasi Muda Diperkuat dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung

“Kekhawatiran mereka adalah kualitas dan kuantitas pembangunan desa bisa menurun seiring berkurangnya dana. Karena itu, kami pastikan Pemprov tetap mendorong pembangunan infrastruktur desa,” kata KDM.

Selain dukungan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga menyiapkan insentif berupa dana miliaran rupiah setiap tahun bagi desa-desa berprestasi.

Skema ini diharapkan mampu memacu kreativitas desa sekaligus memperkuat kapasitas pendanaan untuk pembangunan berbasis potensi lokal.

“Bukan hanya tingkat provinsi, nanti kabupaten dan kota juga menggelar lomba serupa. Bahkan di tingkat kecamatan akan disiapkan hadiah Rp200 juta. Ini bisa menjadi tambahan insentif bagi desa,” ujar Dedi.

Sementara itu, Kepala DPMD Jawa Barat, Ade Afriandi, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan penghargaan kepada desa terbaik dalam ajang Anugerah Gapura Sri Baduga (AGSB) 2025. Pada ajang tersebut, juara pertama menerima hadiah Rp9 miliar, juara kedua Rp7 miliar, dan juara ketiga Rp6 miliar.

Untuk kategori desa, predikat Pinunjul Kahiji atau juara pertama diraih Desa Pangauban dari Kabupaten Garut. Posisi kedua ditempati Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, dan peringkat ketiga diraih Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Baca juga: Wali Kota Bandung Dorong Literasi Finansial Demi Ketahanan Ekonomi Warga

Adapun pada kategori kelurahan, juara pertama diraih Kelurahan Sindangrasa, Kabupaten Ciamis, disusul Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, sebagai juara kedua, dan Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung, sebagai juara ketiga.

Ade menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari inovasi layanan administrasi berbasis digital, keberhasilan pengelolaan BUMDes, hingga komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Capaian itu mencerminkan kesungguhan desa dan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik.