Akses Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan dalam Kunjungan Reses DPRD Jabar ke Balai Kota Bandung
JAWA BARAT - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar 1, Tedy Rusmawan, dalam agenda reses yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Jumat (25/7/2025). Sejumlah isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari pemerataan pendidikan hingga pengelolaan sampah.
Tedy Rusmawan, anggota Komisi I DPRD Jabar, menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kota Bandung. Ia mengingatkan bahwa terakhir kali pembangunan sekolah menengah atas tingkat provinsi di kota ini terjadi hampir dua dekade lalu, tepatnya pada 2006 dengan berdirinya SMAN 27 Bandung.
Baca juga: Kemiskinan di Jawa Barat Menurun, Namun Ketimpangan dan Beban Hidup Penduduk Miskin Masih Tinggi
"Pemprov Jabar membuka peluang pembangunan sekolah baru, asal tersedia lahan dari Pemerintah Kota. Kami melihat potensi lahan di Bandung Kulon yang bahkan memiliki bangunan terbengkalai,” ujar Tedy.
Ia juga menyinggung hasil penjaringan aspirasi sebelumnya di wilayah Rancasari, yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan SMA. Di kawasan Riung Bandung, kata Tedy, terdapat lahan dua hektare milik Pemkot Bandung yang dinilai layak dioptimalkan.
“Lahan itu sudah pernah diajukan saat masa Penjabat Wali Kota, kini perlu diperkuat kembali oleh wali kota definitif,” lanjutnya.
Dalam isu lingkungan, Tedy mengungkapkan progres proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka yang direncanakan mulai konstruksi pada 2026 dan ditargetkan rampung tahun 2029. Di sisi lain, TPA Sarimukti kini membuka zona baru seluas enam hektare, namun kapasitasnya diperkirakan hanya akan mencukupi kebutuhan selama dua tahun mendatang.
“Kuota harian untuk Kota Bandung saat ini hanya 1.000 ton. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Tedy.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui bahwa masih terdapat wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan menengah secara optimal, khususnya di bagian timur dan utara kota. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemkot tengah memprioritaskan dukungan kepada sekolah swasta, sembari menyiapkan skema bantuan yang akan direalisasikan mulai 2026.
“Untuk sementara, kami perkuat sekolah swasta dengan bantuan biaya operasional sebesar Rp4 juta dan biaya personal Rp8 juta per siswa per tahun. Program ini baru bisa berjalan tahun depan,” tutur Farhan.
Baca juga: Pemkab Kuningan Luncurkan Program Bangpupuk untuk Permudah Akses Pupuk bagi Petani
Terkait pengelolaan sampah, Farhan menyatakan kesiapan Pemkot Bandung untuk segera memanfaatkan TPPAS Legok Nangka ketika fasilitas tersebut mulai beroperasi. Meski demikian, ia menyoroti potensi risiko jika TPA Sarimukti mengalami kendala.
“Saat ini sistem pengelolaan sampah kita masih berbasis angkut dan buang. Kalau ada masalah di Sarimukti, kita harus punya skenario mitigasi yang matang,” kata Farhan.
Mengenai penataan Teras Cihampelas, Farhan mengungkapkan bahwa Pemkot akan melakukan uji struktur terlebih dahulu pada segmen kedua. Rencana renovasi kawasan tersebut ditunda sementara hingga hasil pemeriksaan selesai dan memungkinkan masuk dalam revisi APBD.
Di sisi lain, upaya revitalisasi kawasan sekitar terus berjalan. Pemkot kini fokus mempercantik area pedestrian di bawah Teras Cihampelas melalui pengecatan ulang dan pemasangan lampu hias demi meningkatkan kenyamanan publik. (rob)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemkot Bandung