DPRD Jabar Soroti Kematian Anak Harimau, Desak Perbaikan Pengelolaan Bandung Zoo

DPRD Jabar Soroti Kematian Anak Harimau, Desak Perbaikan Pengelolaan Bandung Zoo (Antara Foto)

JAWA BARAT - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa keselamatan satwa harus menjadi perhatian utama di tengah polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kematian dua anak harimau Benggala berusia dua bulan, Huru dan Hara. Ono mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah kejadian serupa terulang. “Kita semua harus memastikan hewan-hewan di Bandung Zoo mendapatkan perawatan yang layak,” ujarnya di Bandung, Senin.

Ia mengungkapkan, sejak awal pihaknya telah mengusulkan pemindahan sejumlah satwa ke kebun binatang lain, seperti Kebun Binatang Ragunan maupun Kebun Binatang Surabaya, sebagai upaya menjamin keselamatan hewan.

Baca juga: Anak Harimau Benggala Kembali Mati di Bandung Zoo, BBKSDA Lakukan Investigasi

Namun demikian, menurutnya, komunikasi antar-pimpinan daerah belum diikuti langkah nyata di lapangan. Ia menilai kematian dua anak harimau tersebut bukan sekadar insiden, melainkan sudah dapat diperkirakan akibat persoalan pengelolaan yang berlarut-larut serta minimnya perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Ono juga menyoroti kendala operasional, meskipun kebutuhan pakan kini telah disiapkan oleh kementerian. Ia menyebut proses pembayaran yang kerap terlambat berdampak pada pelaksanaan di lapangan. “Jika pemerintah belum siap, maka kami juga siap membantu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai pasca pengambilalihan oleh pemerintah pusat, pengelolaan Bandung Zoo belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam hal koordinasi dan kejelasan standar operasional.

Baca juga: Hara, Anak Harimau Benggala di Bandung Zoo, Dilaporkan Mati

Selain itu, ia turut menyoroti kondisi ratusan karyawan yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian terkait status kerja dan penghasilan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pengelolaan, tetapi juga aspek kemanusiaan dan kesejahteraan. “Pemerintah harus hadir agar para karyawan bisa bekerja dengan tenang,” ujarnya.