Pemkot Bandung Pastikan 150 Rumah di Taman Sakura Indah Tidak Kehilangan Akses Air Bersih

Pemkot Bandung Pastikan 150 Rumah di Taman Sakura Indah Tidak Kehilangan Akses Air Bersih

JAWA BARAT - Sebanyak 150 rumah di Komplek Taman Sakura Indah, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, terancam kehilangan pasokan air bersih menyusul rencana penghentian suplai oleh pihak pengembang pada 15 Oktober 2025 mendatang.

Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran warga yang selama ini bergantung sepenuhnya pada sistem distribusi air internal milik pengembang, karena komplek tersebut belum tersambung ke jaringan PDAM Tirtawening.

Menanggapi laporan masyarakat, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turun langsung meninjau lokasi pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Peninjauan itu juga dihadiri oleh unsur kewilayahan, perwakilan PDAM Tirtawening, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP).

Rencana pemutusan pasokan air diketahui dari surat pemberitahuan resmi yang diterima warga sepekan sebelumnya. Dalam surat tersebut, pengembang menyebutkan alasan teknis dan administratif sebagai dasar penghentian suplai.

Baca juga: Fenomena Fatherless Jadi Sorotan, Bandung Ajak Ayah Lebih Terlibat

Salah satu perwakilan warga, Irfan, mengatakan bahwa pihaknya melapor ke Pemerintah Kota Bandung melalui perangkat wilayah karena tidak memiliki sumber air alternatif.

“Kalau pasokan dari pengembang dihentikan, 150 rumah di sini akan kesulitan air. Kami bersyukur laporan kami direspons cepat oleh Pak Wakil Wali Kota,” ujarnya.

Pemkot Bandung Pastikan 150 Rumah di Taman Sakura Indah Tidak Kehilangan Akses Air Bersih
Usai meninjau lokasi, Erwin memastikan bahwa Pemkot Bandung tidak akan membiarkan warga kehilangan akses terhadap air bersih.

“Kami telah berkoordinasi dengan PDAM Tirtawening dan DPKP untuk menyiapkan langkah cepat. Ada dua solusi yang akan dijalankan. Pertama, PDAM siap menyalurkan air bersih sebanyak 20 tangki per hari jika pasokan benar-benar terhenti. Kedua, DPKP akan menindaklanjuti opsi pengeboran air tanah dengan memanfaatkan lahan fasum dan fasos di kawasan tersebut,” jelas Erwin.
Ia menambahkan, penyaluran air bersih akan dilakukan langsung ke blok-blok rumah terdampak agar pembagian berlangsung tertib dan merata.

Meski demikian, Erwin menegaskan bahwa langkah ini bersifat sementara sambil menunggu penyelesaian administratif antara pengembang dan pemerintah. Pemkot Bandung juga menyiapkan solusi jangka panjang agar warga dapat memiliki sumber air mandiri.

DPKP ditugaskan untuk melakukan kajian cepat mengenai pembangunan sumur bor di lahan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) yang tersedia.

“Kami akan meninjau lokasi yang memungkinkan untuk pengeboran agar warga tidak lagi bergantung pada sistem air milik pengembang. Tentunya harus dipastikan legalitas lahan dan kondisi sumber airnya,” kata Erwin.
Erwin menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mencegah potensi krisis sosial akibat gangguan layanan dasar.

Baca juga: Destinasi Berbeda di Bandung: Cenghar Kopi Hadir di Dalam Museum Kavaleri

“Kami tidak menunggu hingga air benar-benar berhenti. Pemerintah harus hadir lebih dulu untuk memastikan hak warga atas air bersih tetap terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kondusivitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian terbaik adalah melalui dialog yang difasilitasi pemerintah.

“Kami berharap semua pihak tetap tertib. Pemerintah menjadi penengah untuk melindungi hak warga sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan baik,” tutupnya.