Bogor dan Tangerang Matangkan Solusi Jalur Tambang Parung Panjang

Bogor dan Tangerang Matangkan Solusi Jalur Tambang Parung Panjang (Pemkab Bogor)

JAWA BARAT - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat lintas daerah membahas penanganan angkutan tambang di Kecamatan Parung Panjang. Pertemuan berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat (19/9/2025).

Dalam forum tersebut, Rudy menegaskan bahwa keselamatan dan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah. Ia mengingatkan bahwa persoalan lalu lintas angkutan tambang di Parung Panjang bukan hal baru, bahkan sudah berlangsung sejak 1974.

“Yang terpenting adalah keamanan dan kepentingan warga. Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” ujar Rudy.

Rudy menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat menghadapi tantangan besar akibat aktivitas tambang, terutama di bagian utara. Untuk itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan alokasi anggaran sejak Maret–April 2025 guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, serta wilayah terdampak lainnya.

Meski izin tambang berada di kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rudy menekankan Pemkab Bogor tetap memiliki tanggung jawab melindungi warganya.

“Pemkab telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk perbaikan jalan. Jalur khusus tambang akan dibangun tanpa pungutan, murni dari APBD, dan ditargetkan selesai bertahap hingga 2027,” jelasnya.

Baca juga: Kabupaten Bogor Gelar Peringatan ke-189 Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ia menambahkan, komunikasi yang tidak maksimal antarinstansi selama ini menjadi kendala penyelesaian masalah. Namun, Rudy optimistis melalui kerja sama dengan Pemkab Tangerang dan Pemprov Jabar, solusi yang menyeluruh dapat segera diwujudkan.

“Kami tidak banyak bicara, yang penting masyarakat aman, roda usaha tetap bergerak, dan ekonomi warga terjaga. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi nyata semua pihak,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menegaskan bahwa pemisahan jalur angkutan tambang dengan jalur masyarakat adalah kebijakan utama dalam penanganan masalah di perbatasan, khususnya Parung Panjang.

Menurut Soma, jalur khusus sepanjang 11,5–13,5 kilometer tengah dirancang agar terkoneksi dengan jalan provinsi dan akses tol. Langkah ini diharapkan mengurangi beban lalu lintas sekaligus meminimalkan risiko terhadap warga.

“Proses pembangunannya membutuhkan tahapan panjang. Pada 2025, perbaikan jalan provinsi sepanjang 66 kilometer mulai dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Jabar, sementara Pemkab Bogor memperbaiki 16 ruas jalan prioritas. Total anggaran yang digelontorkan sekitar Rp104 miliar,” paparnya.

Selain itu, pengaturan jam operasional juga diterapkan sebagai solusi jangka pendek. Disepakati bahwa angkutan tambang berisi hanya beroperasi pada malam hari, pukul 22.00–05.00 WIB, sedangkan truk kosong dapat melintas pada jam tertentu, yakni pukul 09.00–11.00 WIB serta 15.00–16.00 WIB.

Baca juga: BMKG: Gempa Sukabumi–Bogor Dipicu Aktivitas Sesar Aktif Dangkal

Kesepakatan ini dicapai melalui dialog bersama pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha transportasi tambang agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas warga.

“Pembangunan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu menjaga komitmen bersama demi kelancaran pembangunan dan kenyamanan warga,” ujar Soma.

Rapat tersebut turut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, sejumlah kepala perangkat daerah, Camat Legok, perwakilan Karang Taruna dan KNPI, serta para pelaku transportasi tambang yang tergabung dalam Tim Komunikasi Publik.