BPS: Sektor Perumahan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BPS: Sektor Perumahan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Antara Foto)

JAWA BARAT - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui efek berganda ke berbagai bidang industri.

“Setiap pembangunan rumah tinggal memberikan efek berganda sebesar 1,9. Artinya, tambahan Rp1 juta di sektor perumahan dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,9 juta,” jelas Amalia saat peluncuran program penguatan ekosistem perumahan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9).

Amalia menambahkan, pembangunan rumah tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pendukung seperti bahan bangunan, perabot, hingga jasa konstruksi. Karena itu, ia menilai program perumahan merupakan salah satu instrumen efektif untuk menggerakkan perekonomian.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, BPS mencatat backlog perumahan turun menjadi 9,6 juta rumah tangga dari sebelumnya 9,9 juta pada tahun 2024.

Baca juga: Jawa Barat Pimpin Realisasi Rumah Subsidi Nasional, Tembus 40 Ribu Unit

“Data ini memperlihatkan program perumahan pemerintah mulai memberi dampak nyata dengan menurunnya angka backlog,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data BPS sebagai acuan kebijakan agar lebih tepat sasaran, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum memiliki hunian.

“Dengan adanya basis data sosial ekonomi tunggal, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat mengetahui siapa saja dan di mana yang membutuhkan intervensi,” jelasnya.

Khusus di Jawa Barat, Amalia menyebut masih ada jutaan keluarga yang belum memiliki rumah layak. Oleh karena itu, ia mendorong agar program perumahan di provinsi tersebut dioptimalkan.

Baca juga: Gubernur Jabar Dorong Reformasi Pembangunan Perumahan yang Pro-Rakyat

Selain menyoroti sektor perumahan, Amalia juga mengapresiasi kinerja ekonomi Jawa Barat. Pada triwulan II-2025, perekonomian provinsi ini tumbuh 5,23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta menyumbang 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional cukup besar dan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas,” ungkapnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Hingga Maret 2025, angka kemiskinan turun menjadi 7,02 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat berkurang sekitar 193 ribu jiwa.

“Jawa Barat tercatat sebagai provinsi kedua dengan capaian terbaik dalam menurunkan jumlah penduduk miskin setelah Jawa Timur,” tutur Amalia.