Gubernur Jabar Dorong Reformasi Pembangunan Perumahan yang Pro-Rakyat

Gubernur Jabar Dorong Reformasi Pembangunan Perumahan yang Pro-Rakyat (Antara Foto)

JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya agar lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menutup ruang bagi kepentingan segelintir elit maupun praktik gratifikasi.

“Setiap keuntungan yang diperoleh pengembang harus kembali ke masyarakat. Minimal ada satu atau dua kampung layak huni yang dibangun bagi warga kurang mampu,” ujar Dedi saat meluncurkan Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk Imah Merenah, Hirup Tumaninah serta sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sabuga, Bandung, Kamis.

Dedi menilai, pola pembangunan selama ini terlalu eksklusif dan lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara aspek keadilan sosial kerap terabaikan. Ia mencontohkan kondisi di Bekasi dan Karawang, di mana kawasan elit berkembang pesat, sedangkan masyarakat sekitar masih tinggal di permukiman kumuh.

“Saya pernah turun langsung ke Karawang. Bangunan liar kami bersihkan menggunakan alat berat, lalu bupati menyiapkan anggaran untuk membangun rumah warga. Rakyat kecil tidak boleh dibiarkan hidup berdampingan dengan rumah mewah tanpa adanya keadilan,” ucapnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti lemahnya tata kelola di sektor perumahan, termasuk praktik kontraktor dan mandor nakal yang merugikan pekerja bangunan maupun pedagang kecil. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pembangunan.

Menurutnya, perumahan di Jawa Barat juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan karakteristik daerah. Ia mencontohkan penggunaan material bambu di kawasan rawan bencana seperti Sukabumi, Garut Selatan, dan Bandung Utara sebagai alternatif berkelanjutan

Baca juga: Kejati Jabar Telusuri Dugaan Korupsi di Perumda Tirtawening Bandung

“Kami ingin membangun brand rumah rakyat. Bukan sekadar bangunan, melainkan simbol keadilan sosial. Rumah subsidi tipe 36 tidak boleh diubah menjadi rumah mewah yang justru menimbulkan kecemburuan,” tutur Dedi.

Dedi optimistis, apabila Jawa Barat mampu menyerap 30 persen dari target nasional program rumah bersubsidi sebanyak 350 ribu unit, maka manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat kecil.

“Toko bangunan bergerak, sopir angkut bekerja, kuli bangunan sejahtera, hingga tukang kayu ikut merasakan dampaknya. Inilah ekosistem pembangunan yang sehat dan adil,” pungkasnya.