Jawa Barat Pimpin Realisasi Rumah Subsidi Nasional, Tembus 40 Ribu Unit

Jawa Barat Pimpin Realisasi Rumah Subsidi Nasional, Tembus 40 Ribu Unit (Antara Foto)

JAWA BARAT - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi daerah dengan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertinggi di Indonesia. Hingga 16 September 2025, tercatat 40.290 unit rumah subsidi telah terealisasi, atau sekitar 22,95 persen dari total nasional sebanyak 175.549 unit.

Heru menilai capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan hunian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak tersebut.

“Jawa Barat tertinggi, 40.290 unit, hampir seperempat realisasi nasional. Potensi rumah subsidi di wilayah ini memang besar,” kata Heru dalam Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Bandung, Kamis (11/9).

Secara keseluruhan, penyaluran FLPP baru mencapai 50,16 persen dari target 350 ribu unit pada 2025. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 15.246 unit, Sulawesi Selatan 14.157 unit, serta Banten 11.951 unit.

Di level kabupaten, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat teratas dengan 9.083 unit, disusul Kabupaten Bogor 6.744 unit, dan Kabupaten Karawang 4.566 unit. Ketiga daerah tersebut merupakan kawasan penyangga Jakarta yang berkembang pesat sebagai pusat permukiman baru.

Meski permintaan tinggi, Heru mengakui masih ada tantangan dalam proses pengajuan kredit. Tingkat kelolosan (approval rate) masih rendah karena sebagian calon debitur terkendala skor kredit, termasuk utang kecil dari pinjaman daring.

“Bahkan ada yang ditolak karena pinjaman online hanya Rp500 ribu. Nilainya kecil, tetapi sudah cukup membuat bank menolak. Ini soal kelayakan bank (bankability),” jelasnya.

Dari sisi perbankan, Bank BTN mendominasi penyaluran dengan 88.310 unit, diikuti BTN Syariah 35.916 unit, dan BRI 17.033 unit. Untuk asosiasi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) mencatat 73.171 unit, sementara Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyalurkan 53.081 unit. Bank BJB juga mencatat sekitar 5.000 unit hingga pertengahan September.

BP Tapera mencatat tren pembiayaan FLPP sempat berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 mencapai Rp25,15 triliun, naik menjadi Rp26,32 triliun pada 2023, lalu turun ke Rp24,57 triliun pada 2024. Hingga pertengahan September 2025, nilai pembiayaan sudah menembus Rp22,02 triliun, atau naik 43,06 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Gubernur Jabar Dorong Reformasi Pembangunan Perumahan yang Pro-Rakyat

Heru optimistis target 350 ribu unit bisa tercapai hingga akhir tahun. Pemerintah, menurutnya, juga telah memperluas kerja sama dengan sejumlah bank swasta seperti BCA, Artha Graha, dan Nobu, serta mendorong percepatan pembangunan bersama asosiasi pengembang.

Ia menambahkan, skema pembiayaan rumah subsidi tetap mengedepankan kemudahan dengan uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen, dan tenor hingga 20 tahun. Prioritas diberikan kepada MBR serta masyarakat yang membeli rumah pertama.

Selain itu, survei semester I 2025 terhadap 29.966 unit rumah subsidi menunjukkan tingkat keterhunian mencapai 92 persen. Angka tersebut mencerminkan bahwa program subsidi perumahan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.