Bogor 2027: Infrastruktur, Layanan Publik, dan Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan

Bogor 2027: Infrastruktur, Layanan Publik, dan Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan

JAWA BARAT - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bogor pada 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Bogor 2027 yang menjadi wadah strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Forum ini menghimpun berbagai usulan dari tingkat desa hingga kecamatan untuk dijadikan dasar arah pembangunan ke depan.

Menurut Rudy, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup kompleks, mengingat wilayah ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 6,19 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat, meliputi Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.

Baca juga: Daya Saing Meningkat, Kabupaten Bogor Peringkat ke-3 di Jawa Barat

Ke depan, pembangunan infrastruktur jalan akan diperluas, termasuk pembangunan akses di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung sepanjang 18 kilometer, peningkatan akses di wilayah Cijeruk, serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor.

Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna mengurangi dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat.

Bogor 2027: Infrastruktur, Layanan Publik, dan Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan

Di sektor pelayanan publik, Pemkab Bogor menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak di bawah Rp100 ribu.

Pemerintah daerah juga terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga. Saat ini, iuran BPJS bagi sekitar 6,19 juta penduduk Kabupaten Bogor ditanggung oleh pemerintah daerah. “Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan,” ujar Rudy.

Selain itu, sejumlah proyek strategis juga disiapkan untuk mendorong pertumbuhan daerah, di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.

Di sektor pengembangan wilayah, pemerintah pusat juga menetapkan Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas sekitar 500 hektare.

Baca juga: Festival Kreasi Pergelaran Seni Jabar 2026 Libatkan 27 Kabupaten/Kota

Rudy menegaskan, seluruh agenda pembangunan tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen warga. “Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kebersamaan dengan semangat kebhinekaan dan kecintaan terhadap daerah,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, sekaligus menyusun langkah strategis agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.