Pemkot Bandung dan KPK Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Lewat Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

Pemkot Bandung dan KPK Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Lewat Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

JAWA BARAT - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (21/10/2025).

Farhan mengungkapkan, meskipun capaian Pemkot Bandung dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan.

“Skor MCP kita sudah mencapai 90, namun nilai SPI masih di angka 69. Artinya, tata kelola pemerintahan kita belum sepenuhnya ideal. Godaan untuk melakukan penyimpangan itu selalu ada, tetapi tanggung jawab kita adalah memastikan peluang tersebut tidak terjadi,” ujar Farhan.

Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja berintegritas di setiap lini birokrasi. Menurutnya, integritas merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan. Dengan integritas yang kuat, sistem tata kelola yang kita bangun akan lebih kokoh dan kredibel,” tambahnya.

Baca juga: Pemkot Bandung Pastikan ASN Tetap Bekerja di Kantor Meski Ada Pemangkasan Dana Transfer Pusat

Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menjelaskan bahwa hasil MCP dan SPI menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi serta memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

“Dalam SPI terdapat tiga aspek penilaian, yaitu internal, eksternal, dan expert. KPK melakukan pengukuran melalui WA Blast dan QR Code di berbagai layanan publik untuk memastikan hasil yang lebih objektif,” jelas Dharmawan.

Dari hasil evaluasi tersebut, Pemkot Bandung menyoroti dua sektor yang menjadi fokus pembenahan, yakni pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli pengaruh (trading in influence). Kedua sektor ini dinilai memiliki potensi risiko korupsi yang tinggi dan memerlukan pengendalian yang lebih ketat.

Pemkot Bandung dan KPK Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Lewat Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

“Hasil ini kami jadikan bahan introspeksi untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kesadaran seluruh ASN tentang pentingnya menjaga integritas,” ujar Dharmawan.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Wilayah II KPK, Arif Nur Cahyo, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh Pemkot Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami melihat komitmen Pemkot Bandung sudah baik, namun masih ada ruang perbaikan, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa serta area jual beli pengaruh,” kata Arif.

Baca juga: Bandung Kembali Semarak Lewat Asia Afrika Festival 2025: Rayakan Kebinekaan di Koridor Heritage

Ia menegaskan, KPK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.