Plt Kepala BPS Jabar Soroti Dampak Beras Oplosan terhadap Kemiskinan Perkotaan

Plt Kepala BPS Jabar Soroti Dampak Beras Oplosan terhadap Kemiskinan Perkotaan ( Antara Foto )

JAWA BARAT - Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyoroti pentingnya penanganan cepat terhadap persoalan beras oplosan yang belakangan menjadi perhatian publik.

 Menurutnya, isu ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika ekonomi masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan angka kemiskinan.

Dalam keterangannya di Bandung, Jumat (25/7), Darwis menjelaskan bahwa konsumsi beras, khususnya jenis premium yang kini diduga dioplos, mendominasi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Jika kualitas dan distribusinya terganggu, hal tersebut bisa berdampak langsung terhadap beban pengeluaran rumah tangga dan, pada gilirannya, mempengaruhi statistik kemiskinan.

“Kita melihat ada potensi keterkaitan antara peredaran beras oplosan dengan peningkatan angka kemiskinan di wilayah perkotaan. Bila persoalan ini ditangani dengan serius, bisa berdampak positif dalam pengendalian kemiskinan,” ujar Darwis.

Baca juga: Polres Garut Kawal Penyaluran Bantuan Beras agar Tepat Sasaran

Merujuk pada hasil survei terkini BPS, tercatat bahwa garis kemiskinan pada Maret 2025 berada di angka Rp547.752 per kapita per bulan. Angka tersebut terdiri atas kebutuhan dasar makanan sebesar Rp391.347 dan kebutuhan nonmakanan Rp132.705. Dari sejumlah komoditas yang membentuk garis kemiskinan, beras menempati posisi tertinggi sebagai penyumbang utama.

Di kawasan perkotaan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan makanan tercatat sebesar 22,03 persen, diikuti oleh rokok kretek filter (11,12 persen), telur ayam ras (5,11 persen), daging ayam ras (4,93 persen), dan kopi bubuk (3,57 persen). Sementara untuk kebutuhan nonmakanan, perumahan mencatat porsi terbesar yakni 9,74 persen, disusul bensin (2,44 persen), listrik (2,13 persen), biaya pendidikan (1,79 persen), dan perlengkapan mandi (1,32 persen).

Kondisi serupa juga tercermin di wilayah pedesaan, di mana beras menyumbang hingga 26,78 persen dalam struktur garis kemiskinan makanan.

“Penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan persoalan ini ditangani dengan cermat. Jika tidak, dikhawatirkan akan memicu keresahan dan menambah tekanan terhadap ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Isu mengenai beras oplosan mencuat ke permukaan menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan kualitas sebagaimana tercantum dalam label produk. Hasil pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda menunjukkan adanya dugaan praktik pencampuran atau pemalsuan.

Kementerian Pertanian juga mencatat bahwa sejumlah produk dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang berpotensi merugikan konsumen. Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim telah memeriksa sepuluh dari 212 produsen beras yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membongkar praktik curang di sektor pangan sekaligus menjamin perlindungan terhadap konsumen.