Pekerja Pariwisata Jabar Gelar Aksi Tolak Larangan Study Tour di Gedung Sate

Pekerja Pariwisata Jabar Gelar Aksi Tolak Larangan Study Tour di Gedung Sate ( Antara Foto)

JAWA BARAT - Ratusan pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (21/7). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dengan menumpangi sekitar 50 armada bus, para peserta aksi menyuarakan tuntutan pencabutan larangan kegiatan karyawisata sekolah. Mereka menilai kebijakan tersebut telah memberi dampak serius terhadap keberlangsungan usaha sektor pariwisata dan ekonomi pendukungnya.

Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menjelaskan bahwa kebijakan larangan tersebut telah memukul pendapatan pelaku usaha di sektor pariwisata. Ia menyebut, sejumlah perusahaan mengalami penurunan omset hingga 60 persen.

“Sebelum larangan diberlakukan, pendapatan bisa mencapai Rp80 juta per bulan. Namun saat ini hanya sekitar Rp30 juta. Dengan kondisi seperti itu, banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran cicilan ke leasing maupun perbankan,” kata Herdi di sela aksi.

Baca juga: Dua Mahasiswa Terseret Ombak di Pantai Puncak Guha, Pencarian Masih Dilanjutkan

Herdi juga menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan tersebut yang tak hanya dirasakan oleh perusahaan transportasi wisata, tetapi juga oleh pelaku UMKM serta unit usaha lain yang bergantung pada aktivitas pariwisata.

Menurutnya, upaya dialog dengan pihak pemerintah provinsi telah dilakukan melalui permintaan audiensi. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan yang diterima oleh para pelaku usaha.

“Kami sebenarnya berharap ada ruang komunikasi. Tapi karena tak kunjung direspons, kami memilih menyampaikan aspirasi lewat aksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herdi menilai kebijakan pelarangan ini lebih berdampak buruk dibandingkan saat masa pandemi COVID-19. Ia mengatakan bahwa meskipun saat pandemi aktivitas pariwisata juga sempat berhenti, kala itu masih ada bentuk dukungan dan strategi pemulihan yang dirasakan pelaku usaha.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai perusahaan transportasi wisata yang tutup total. Namun demikian, sejumlah karyawan telah dirumahkan akibat penurunan permintaan.

“Saya sudah meminta pengusaha agar tidak melakukan PHK. Tapi karena tidak ada permintaan, beberapa pekerja mulai dirumahkan,” kata Herdi.

Para peserta aksi berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali kebijakan larangan study tour dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan edukasi.