Dedi Mulyadi Evaluasi PKS Hotel Pullman, DPRD Jabar Beri Dukungan Penuh

Dedi Mulyadi Evaluasi PKS Hotel Pullman, DPRD Jabar Beri Dukungan Penuh (Antara Foto)

JAWA BARAT - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian kerja sama (PKS) dengan Hotel Pullman Bandung yang berada di kawasan pusat Kota Bandung.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati, menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah, di antaranya Biro Umum Setda Jabar, Biro Hukum, Inspektorat, hingga Bappeda yang digelar pada Kamis (16/4).

Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Dominasi Ikan Sapu-Sapu Tanda Sungai Tercemar

Selain membahas aspek kerja sama aset, Komisi I juga menyoroti proyek revitalisasi kawasan ikonik Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dengan nilai anggaran sebesar Rp12 miliar. Proyek ini telah dikontrak sejak 6 April dan ditargetkan rampung pada 6 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, legislatif meminta agar penamaan fasilitas baru dalam proyek revitalisasi tidak menggunakan istilah asing. Penggunaan istilah yang mencerminkan kearifan lokal Sunda diharapkan dapat dimasukkan dalam Keputusan Gubernur.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga identitas budaya lokal di tengah pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang terus mengalami modernisasi.

Terkait rencana integrasi kawasan, proyek ini mencakup penutupan sekitar 150 meter Jalan Diponegoro yang selama ini memisahkan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Area tersebut akan disatukan menjadi ruang terbuka hijau berupa taman.

Komisi I memberikan catatan agar kawasan tersebut tetap difungsikan sebagai taman tanpa penambahan bangunan baru, guna menjaga estetika serta fungsi lingkungan.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Ajak Warga Menikah Sederhana Tanpa Utang

Rapat kerja yang turut melibatkan bagian aset BPKAD Jawa Barat itu juga memastikan bahwa pembiayaan proyek revitalisasi telah dialokasikan dalam APBD 2026.

Fokus pembahasan saat ini diarahkan pada sinkronisasi aspek legalitas kerja sama dengan pihak ketiga serta percepatan pembangunan fisik yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola aset sekaligus memperkuat nilai historis kawasan Gedung Sate sebagai simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat.