JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ia meminta warga tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran atau praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Menurut Dedi, setiap laporan yang disampaikan harus dilengkapi dengan data dan bukti pendukung agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan.
"Di mana? Sebutin. Jangan isu, silakan sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum," ujar Dedi saat berada di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan secara objektif, adil, dan transparan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, berkomitmen memberikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Praktik Titip-Menitip di SPMB Sekolah Maung 2026
Dedi juga menyampaikan bahwa skema SPMB 2026 telah disusun sedemikian rupa guna memperkecil peluang terjadinya praktik kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
Menanggapi adanya dugaan penyimpangan dalam penerimaan siswa di sekolah negeri, ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai prinsip objektivitas dan keterbukaan.
Sebagai contoh, Dedi menyebut proses seleksi dilakukan tanpa perlakuan khusus bagi pihak tertentu. "Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara