Kementerian PKP Sosialisasikan Program Apartemen Bersubsidi di Bekasi

Kementerian PKP Sosialisasikan Program Apartemen Bersubsidi di Bekasi

JAWA BARAT -  

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia menggelar sosialisasi Program Apartemen Bersubsidi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KH Noer Alie, Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (26/1/2026).

Sosialisasi ini diikuti ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan gambaran awal mengenai skema hunian vertikal bersubsidi yang disiapkan pemerintah bagi ASN dan masyarakat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam menekan angka backlog perumahan, khususnya di kawasan perkotaan dan daerah penyangga seperti Jabodetabek.

Ia menuturkan, keterbatasan lahan serta tingginya harga rumah tapak di wilayah perkotaan menjadi tantangan utama dalam penyediaan hunian layak. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menghadirkan alternatif berupa apartemen atau rumah susun bersubsidi yang lebih terjangkau serta berlokasi dekat dengan pusat kegiatan masyarakat.

“Hunian vertikal bersubsidi diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan yang selama ini kesulitan mengakses rumah layak,” kata Sri Haryati.

Dalam skema tersebut, pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai bentuk subsidi, seperti bantuan pembiayaan, uang muka, hingga skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sri menegaskan, sosialisasi ini masih berada pada tahap awal untuk menjaring minat serta memetakan kebutuhan. Tahapan ini belum memasuki proses teknis maupun perizinan pembangunan.

“Kami ingin kebijakan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi fondasi sebelum kebijakan dijalankan lebih jauh,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional yang dirancang pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu ASN dan masyarakat memahami konsep hunian bersubsidi yang tengah disiapkan.

“Sosialisasi ini kami fasilitasi agar ASN dan masyarakat mengetahui skema hunian yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Asep menjelaskan, salah satu rencana yang disampaikan adalah pengembangan apartemen bersubsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal. Rencana tersebut masih berada pada tahap pemetaan kebutuhan, termasuk kemampuan finansial calon penghuni, karakteristik pengguna, serta preferensi terhadap lokasi dan fasilitas.

Ia menilai, proses tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung kebijakan Kementerian Perumahan, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria, dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sosialisasi ini diikuti ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan gambaran awal mengenai skema hunian vertikal bersubsidi yang disiapkan pemerintah bagi ASN dan masyarakat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam menekan angka backlog perumahan, khususnya di kawasan perkotaan dan daerah penyangga seperti Jabodetabek.

Ia menuturkan, keterbatasan lahan serta tingginya harga rumah tapak di wilayah perkotaan menjadi tantangan utama dalam penyediaan hunian layak. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menghadirkan alternatif berupa apartemen atau rumah susun bersubsidi yang lebih terjangkau serta berlokasi dekat dengan pusat kegiatan masyarakat.

“Hunian vertikal bersubsidi diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan yang selama ini kesulitan mengakses rumah layak,” kata Sri Haryati.

Baca juga: Balitbangda Kabupaten Bekasi Dorong Kualitas Kebijakan, Nilai IKK Capai Target

Dalam skema tersebut, pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai bentuk subsidi, seperti bantuan pembiayaan, uang muka, hingga skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sri menegaskan, sosialisasi ini masih berada pada tahap awal untuk menjaring minat serta memetakan kebutuhan. Tahapan ini belum memasuki proses teknis maupun perizinan pembangunan.

“Kami ingin kebijakan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi fondasi sebelum kebijakan dijalankan lebih jauh,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional yang dirancang pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu ASN dan masyarakat memahami konsep hunian bersubsidi yang tengah disiapkan. “Sosialisasi ini kami fasilitasi agar ASN dan masyarakat mengetahui skema hunian yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Asep menjelaskan, salah satu rencana yang disampaikan adalah pengembangan apartemen bersubsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal. Rencana tersebut masih berada pada tahap pemetaan kebutuhan, termasuk kemampuan finansial calon penghuni, karakteristik pengguna, serta preferensi terhadap lokasi dan fasilitas.

Baca juga: Banjir Rendam Lapangan Sepak Bola di Bekasi, Remaja 19 Tahun Meninggal Dunia

Ia menilai, proses tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung kebijakan Kementerian Perumahan, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria, dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.