JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan seluruh ruas jalan di wilayahnya akan berada dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Langkah ini menjadi bagian dari visi Jabar Istimewa yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui program “Jabar Istimewa Jalan Leucir”, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan. Angka ini meningkat signifikan dibanding alokasi sebelumnya yang hanya Rp600 miliar.
“Pada 2027, saya menargetkan seluruh jalan di Jawa Barat baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi prima. Ini akan memperlancar arus barang dan orang, sekaligus memperkuat roda perekonomian,” ujar Dedi di Bandung, Rabu.
Sebagai langkah pendukung, Pemprov Jabar menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara pada 15 April lalu. Dedi menilai pendampingan hukum ini penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai ketentuan.
Baca juga: Dedi Mulyadi: 100 Persen Tolak Keramba Jaring Apung di Pangandaran
Pada kesempatan yang sama, kesepakatan kerja sama dengan 27 pemerintah kabupaten/kota juga dilakukan terkait pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi.
Seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk marka, PJU, CCTV, taman, dan fasilitas pendukung lain demi kenyamanan pengguna.
Komitmen ini kembali ditegaskan Dedi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon, 7 Mei lalu. Ia menyebut, prioritas infrastruktur mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Setelah pembangunan jalan provinsi rampung, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan dana daerah akan menjadi acuan pemberian bantuan,” jelasnya.
Untuk jalan desa, Dedi mengingatkan agar pemanfaatan Dana Desa dioptimalkan terlebih dahulu. Namun, Pemprov siap memberikan stimulus tambahan bagi desa yang wilayahnya luas atau memiliki keterbatasan anggaran.
Keberhasilan program ini, menurutnya, memerlukan sinergi lintas pemerintahan dari tingkat desa hingga pusat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat Tinjau Zona 3 Situ Bagendit, Soroti Penataan dan Pelestarian Kawasan
Di kesempatan terpisah, Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa APBD Perubahan 2025 akan difokuskan pada pemenuhan layanan dasar, dengan porsi besar tetap diarahkan ke infrastruktur.
Ia menyebut, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur jalan sebesar Rp200–Rp300 miliar, penerangan jalan umum sekitar Rp100 miliar, serta irigasi senilai Rp110 miliar. Sektor kesehatan juga mendapat tambahan sekitar Rp29 miliar, sementara pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru dialokasikan antara Rp30–Rp50 miliar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA