Pemkot Bandung Dorong Penguatan Literasi Hukum dan Demokrasi di Kalangan Mahasiswa

Pemkot Bandung Dorong Penguatan Literasi Hukum dan Demokrasi di Kalangan Mahasiswa ( Pemkot Bandung )

JAWA BARAT - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi hukum dan pemahaman demokrasi di kalangan mahasiswa. Upaya ini dipandang sebagai bagian dari pembentukan generasi muda yang kritis, adaptif, dan mampu berkolaborasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat menghadiri kegiatan Sekolah Advokasi yang digagas oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bekerja sama dengan Komunitas Warga Intelektual (KWI), di Kota Bandung, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Erwin, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas generasi muda, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Kapolres Purwakarta Tinjau Lahan Program Ketahanan Pangan di Dua Kecamatan

"Penguatan pemahaman mengenai hukum, kebijakan, dan semangat advokasi menjadi hal penting agar mahasiswa tidak berhenti sebagai pengamat sosial, namun turut berperan sebagai mitra aktif dalam proses pembangunan," ujar Erwin.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Bandung membuka ruang kolaborasi bagi komunitas dan organisasi mahasiswa yang memiliki inisiatif untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan kota.

"Bandung membutuhkan partisipasi pemuda yang memiliki kesadaran spiritual, intelektual, sosial, budaya, dan lingkungan. Inilah fondasi bagi lahirnya pemimpin masa depan," tambahnya.

Pemkot Bandung Dorong Penguatan Literasi Hukum dan Demokrasi di Kalangan Mahasiswa ( Pemkot Bandung )

Sementara itu, Ketua KAMMI Kota Bandung, Rian Trianoto, menjelaskan bahwa Sekolah Advokasi kali ini mengangkat tema “Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Advokasi”, sebagai bentuk dorongan agar mahasiswa lebih peduli terhadap arah kebijakan dan proses pembangunan di Kota Bandung.

"Advokasi bukan monopoli mahasiswa hukum semata. Ini adalah hak setiap warga negara. Mahasiswa harus memahami dokumen-dokumen penting seperti RPJP dan RPJMD agar mampu mengambil peran strategis dalam proses pembangunan," kata Rian.

Baca juga: Bupati Bogor Terima Kunjungan Komandan Resimen 1 Brimob, Perkuat Kolaborasi TNI-Polri dan Pemkab

Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai elemen pengawas yang mampu menyampaikan kritik secara tajam namun tetap membangun.

"Kami ingin menciptakan kelompok kecil yang punya dampak besar. Minoritas yang aktif dan kreatif, yang mampu menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif dalam pembangunan kota," tuturnya.

Kegiatan Sekolah Advokasi ini diikuti lebih dari 50 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan komunitas di Bandung. Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi tentang advokasi, kebijakan publik, prinsip-prinsip demokrasi, serta strategi komunikasi sosial. Seluruh rangkaian pelatihan dirancang untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang berpihak pada nilai hukum dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. (ray)