Pemkot Cimahi Tekankan Validitas Data Pendidik untuk Perkuat Perencanaan Pendidikan

Pemkot Cimahi Tekankan Validitas Data Pendidik untuk Perkuat Perencanaan Pendidikan

JAWA BARAT - Pemerintah Kota Cimahi menegaskan bahwa ketepatan dan pembaruan data pendidik serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting dalam merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pendidikan. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat membuka Rapat Koordinasi Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD danDinas Pendidikan Cimahi pendidikan dasar tahun 2026 di Gedung PKG Cimahi Tengah, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, para kepala TK, SD, dan SMP, para pengawas sekolah, serta unsur terkait lainnya. Forum ini digelar untuk menyelaraskan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan.

Dalam sambutannya, Ngatiyana menekankan bahwa peran guru tidak hanya sebatas menjalankan profesi, melainkan mengemban amanah strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, keberadaan guru memiliki pengaruh langsung terhadap terbentuknya generasi penerus yang akan menjadi tulang punggung pembangunan.

Baca juga: Rapier Era 1950-an Jadi Elemen Historis Penataan Kota Cimahi

“Guru adalah figur yang digugu dan ditiru. Mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan. Sementara itu, kepala sekolah memikul tanggung jawab lebih luas, baik dalam aspek pembelajaran maupun pengelolaan satuan pendidikan,” ujar Ngatiyana.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika teknologi dan perubahan regulasi menuntut para pendidik serta pengelola sekolah untuk terus beradaptasi. Pemahaman terhadap aturan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan, dinilai sangat penting agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kota Cimahi saat ini memiliki sedikitnya 91 Sekolah Dasar Negeri dan 16 SMP Negeri, di luar sejumlah sekolah swasta yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk menampung kebutuhan pendidikan dasar masyarakat serta memastikan anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Ngatiyana menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Cimahi. Namun, keberhasilan di bidang ini, lanjutnya, sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Seiring diberlakukannya sejumlah regulasi baru, mulai dari status pendidik, skema insentif, pembayaran honorarium melalui Dana BOS, hingga mekanisme pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Wali Kota meminta seluruh pihak memahami dan menerapkan ketentuan teknis secara cermat. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan administrasi yang berpotensi merugikan para guru.

Baca juga: Pemkot Cimahi Sisir Lahan untuk Pembangunan Gerai, Dukung Koperasi Merah Putih

“Para guru yang telah berkontribusi membentuk generasi unggul tidak boleh dirugikan hanya karena kesalahan dalam pendataan atau administrasi,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap para kepala sekolah dan pengawas semakin memperkuat sinergi, serta memastikan data pendidik dan tenaga kependidikan tersaji secara valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diharapkan menjadi pijakan utama dalam merancang program pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kota Cimahi.