Pengamat: Rp3,9 Miliar untuk Gerbang Gedung Sate Bukan Jawaban atas Masalah Ekonomi Warga

Pengamat: Rp3,9 Miliar untuk Gerbang Gedung Sate Bukan Jawaban atas Masalah Ekonomi Warga (Antara Foto)

JAWA BARAT - Pengamat kebijakan publik Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pembangunan gerbang bergaya candi bentar di kawasan Gedung Sate menyimpan paradoks. Menurutnya, proyek yang tampak megah secara visual itu justru tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat Jawa Barat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

Gerbang yang masih dalam proses pengerjaan tersebut, kata Kristian, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyusunan anggaran. Ia menilai terdapat jarak antara prioritas pemerintah dengan kebutuhan mendesak warga.

“Bangunannya terlihat impresif dan seolah memberi kesan adanya kemajuan. Namun ketika dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat, proyek ini terasa tidak relevan karena tidak menjawab persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya di Bandung, Minggu.

Baca juga: Proyek Gapura Gedung Sate Tuai Kritik: Legislator Minta Fokus pada Cagar Budaya Sunda

Kristian menjelaskan, lolosnya anggaran pembangunan dalam APBD memang mencerminkan adanya persetujuan formal antara pemerintah daerah dan DPRD. Meski demikian, ia mempertanyakan urgensi memperindah pagar kompleks pemerintahan pada saat masyarakat memerlukan dukungan yang lebih konkret untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan mereka.

Ia juga menyebut proyek ini masuk dalam kategori pembangunan “mercusuar”, yakni program yang menonjolkan aspek visual dan simbolik ketimbang manfaat substansial.

Karena itu, lanjut Kristian, publik berhak menuntut penjelasan dan transparansi mengenai alasan pemilihan prioritas tersebut terlebih dengan nilai anggaran Rp3,9 miliar untuk gerbang dan pekerjaan tambahan berupa pemasangan paving blok area parkir.

Baca juga: Proyek Renovasi Rp3,9 Miliar di Gedung Sate Jadi Sorotan

Kristian menegaskan bahwa prinsip efisiensi yang sering digemakan pemerintah tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemangkasan biaya. Efisiensi, katanya, juga mencakup ketepatan penempatan anggaran agar menghasilkan keluaran yang benar-benar berguna bagi masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah Rp3,9 miliar untuk pagar, gapura, dan area parkir itu lebih bermanfaat dibanding jika dialihkan ke program yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi warga?” ujarnya.