Pemkot Bandung Luncurkan Program PADI, Wajib untuk Seluruh ASN

Pemkot Bandung Luncurkan Program PADI, Wajib untuk Seluruh ASN (Pemkot Bandung)

JAWA BARAT - Pemerintah Kota Bandung resmi memperkenalkan program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) yang diwajibkan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot. Program ini merupakan yang pertama dijalankan di tingkat pemerintah kota/kabupaten dengan supervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa PADI hadir sebagai langkah pencegahan sejak dini terhadap potensi praktik korupsi di tubuh birokrasi.

“Program ini untuk seluruh ASN Pemkot Bandung. Sosialisasi ini menjadi pegangan yang jelas tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Kolaborasi bersama KPK ini bersifat struktural,” ujarnya usai peresmian PADI di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin (22/9/2025).

Farhan berharap, penerapan PADI dapat memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung, yang saat ini masih berada di bawah standar KPK.

Baca juga: Farhan: Usai Akad, KK Baru Langsung Terbit untuk Pengantin di Kota Bandung

“Nilai SPI kita masih perlu ditingkatkan agar bisa melampaui angka 79. Kehadiran program ini saya harap dapat membantu pencapaiannya,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut.

Pemkot Bandung Luncurkan Program PADI, Wajib untuk Seluruh ASN (Pemkot Bandung)

“Pendidikan antikorupsi wajib dilakukan setiap tahun. Siapapun yang nanti menjabat wali kota, program ini tidak boleh dihentikan. Manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa Bandung menjadi daerah pertama yang secara langsung meminta agar materi pembelajaran antikorupsi dari KPK dapat diadopsi.

“Konten dari Learning Management System (LMS) KPK diadaptasi oleh Bandung, kemudian dikembangkan lebih lanjut. Hari ini program ini resmi diluncurkan untuk 16.000 ASN, mulai dari pejabat tinggi hingga staf,” jelasnya.

Menurut Wawan, keseragaman pemahaman mengenai korupsi menjadi kunci utama.

Baca juga: Pemkot Bandung Hapus Denda PBB, Berlaku Hingga Akhir 2025

“Kalau pengertiannya sama, pejabat dan pegawai tidak bisa lagi bermain mata. Tujuannya jelas, memberantas korupsi di Bandung,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa materi PADI tidak hanya berisi teori, tetapi juga memuat pembaruan mengenai modus-modus korupsi terkini, termasuk yang melibatkan teknologi.

“Kontennya akan terus berkembang. Misalnya modus melalui cryptocurrency, itu akan dimasukkan ke dalam materi. Dengan begitu, pemahaman ASN tetap relevan dengan situasi terbaru,” kata Wawan.