Pemprov Jabar Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik pada APBD 2026

Pemprov Jabar Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik pada APBD 2026

JAWA BARAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target APBD 2026 sebesar Rp30,1 triliun. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi aset daerah.

Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan konsolidasi BUMD guna menciptakan struktur kelembagaan yang lebih efisien. Selain itu, pengelolaan langsung aset strategis serta evaluasi dan renegosiasi kerja sama bisnis juga menjadi fokus.

Pemprov Jabar turut memperkuat lobi ke pemerintah pusat agar memperoleh stimulus dan transfer dana yang lebih proporsional, termasuk membahas kembali pemotongan dana bagi hasil sekitar Rp600 miliar per tahun.

Baca juga: Wagub Jabar Hadiri Pertemuan Tahunan BI 2025, Bahas Sinergi Penguatan Ekonomi Nasional

Pendapatan APBD 2026 akan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penanganan bencana, PJU, hingga pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, pembangunan unit sekolah baru Rp500 miliar, PJU Rp473 miliar, dan listrik gratis Rp78 miliar.

Sejumlah proyek strategis juga dipercepat untuk mengatasi kemacetan, seperti flyover Bulak Kapal di Bekasi, jembatan pengurai bottleneck di Karawang Barat, underpass Gatot Subroto di Cimahi, akses stasiun kereta cepat di Padalarang, serta lanjutan jalur Puncak 2 di Bogor. Proyek-proyek ini menggunakan skema multi-year 2026–2027.

Baca juga: HGN 2025: Presiden Apresiasi Peran Guru, Targetkan Perbaikan Sekolah Ditingkatkan

Pada 2026, Pemprov Jabar juga menargetkan pembangunan jalan desa berbahan beton melalui sistem swakelola guna membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

“Mulai 2026, pembangunan jalan beton akan dilakukan secara swakelola bersama warga desa,” ujar Dedi.