Gubernur Jabar Tegaskan Komitmen Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen

Gubernur Jabar Tegaskan Komitmen Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen

JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jabar untuk turut menyukseskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang digagas Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam kegiatan The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).

Dalam forum tersebut, KDM menuturkan sejumlah langkah percepatan yang tengah didorong Pemprov Jabar guna mencapai target nasional. Upaya tersebut meliputi pembangunan infrastruktur strategis, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, hingga pengendalian konsumsi masyarakat yang dinilai kurang produktif.

“Akselerasi ekonomi mencakup empat hal: pembangunan infrastruktur, kemudahan perizinan, penguatan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri, serta menekan konsumsi publik yang tidak produktif,” ujarnya.

Baca juga: Ratusan Peserta Turun ke Monpera untuk Dukung Gerakan Resikkeun Jabar

KDM juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti salah satu kendala yang perlu segera diatasi, yakni keterbatasan akses pembayaran listrik masyarakat Jabar yang belum dapat dilayani oleh Bank BJB.

“Pengguna listrik di Jawa Barat sangat besar. Namun hingga kini bank bjb belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya berharap Direksi PLN memberi ruang agar Bank Jabar dapat melayani kebutuhan itu,” tegasnya.

Selain itu, KDM menyoroti perlunya peningkatan produksi pangan mulai dari telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras serta membuka peluang investasi lebih luas di sektor pertanian. Menurutnya, produktivitas lahan harus didorong melalui inovasi dan pendampingan berkelanjutan.

“Produksi pangan harus ditingkatkan. Kita perlu memperluas investasi dan mendorong produktivitas tanaman secara berkesinambungan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyampaikan kritik konstruktif terkait keadilan fiskal. Ia menilai, sebagai provinsi industri dengan kontribusi pajak yang besar, Jawa Barat belum menerima bagi hasil optimal karena sebagian besar perusahaan membayar pajak sesuai domisili kantor pusat, bukan lokasi operasional industrinya.

“Jika industri berada di suatu wilayah, maka pajaknya semestinya dibayarkan di wilayah itu. Jangan industrinya di Jawa Barat, tetapi bagi hasilnya diterima daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” ungkap KDM.

Baca juga: Kejati Jabar Terima Laporan Dugaan Gratifikasi dan Pencatutan Nama Gubernur dalam Proyek PJU

Ia menambahkan bahwa desa-desa yang menjadi lokasi industri juga harus memperoleh prioritas pembangunan baik dalam infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan agar berkembang menjadi desa produktif yang mampu menguatkan kemandirian fiskal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat pada Kuartal III Tahun 2025 mencapai 5,20 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.

KDM menilai capaian tersebut sebagai bukti bahwa kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan dunia usaha memberikan hasil konkret.

“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar cenderung berada di bawah rata-rata nasional. Kini kita justru berada di atasnya. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi semua pihak berjalan efektif,” katanya.

Ia menutup dengan proyeksi bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah dikebut akan mulai memberikan dampak signifikan pada 2026, terutama dalam peningkatan serapan tenaga kerja dan kapasitas industri di Jawa Barat.