Pemkot Bandung Siapkan Langkah Efisiensi Usai Harga Pertamax Naik

Pemkot Bandung Siapkan Langkah Efisiensi Usai Harga Pertamax Naik (Antara Foto)

JAWA BARAT - Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah langkah efisiensi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang resmi berlaku sejak 10 Juni 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM merupakan situasi yang harus disikapi secara bijak melalui pengendalian pengeluaran dan perubahan pola konsumsi energi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Menurut Farhan, beberapa pos belanja operasional di lingkungan Pemkot Bandung akan mengalami penyesuaian. Pengeluaran untuk kebutuhan makan dan minum serta perjalanan dinas menjadi di antara sektor yang berpotensi dikurangi demi menjaga keseimbangan anggaran.

"Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini," ujarnya di Bandung, Kamis.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ataupun mengendalikan harga BBM. Kendati demikian, berbagai langkah antisipatif dapat dilakukan guna menekan dampak kenaikan biaya operasional.

Karena itu, Farhan mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mulai menerapkan kebiasaan yang lebih hemat energi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

Baca juga: Pasar Kreatif Bandung 2026 Resmi Dibuka 8 Juni, Libatkan 339 UMKM Binaan

"Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor," katanya.

Farhan menilai efisiensi menjadi upaya penting agar peningkatan beban pengeluaran akibat kenaikan harga BBM tidak semakin besar. "Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama," tuturnya.

Ia mengungkapkan, salah satu sektor yang paling terdampak ialah operasional pengangkutan sampah. Aktivitas tersebut sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar sehingga kenaikan harga BBM berimbas langsung terhadap kebutuhan anggaran pemerintah daerah.

Menurut Farhan, armada pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM bersubsidi. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Bandung dalam menjaga efektivitas layanan.

Baca juga: Panen Raya Jagung Hibrida di Bungursari, Bukti Nyata Sinergi Polri dan Petani Perkuat Ketahanan Pangan

"Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami," ujarnya.

Meski harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran, Farhan memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu.

"Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali," katanya.