Bupati Subang Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas KUA-PPAS 2026

Bupati Subang Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas KUA-PPAS 2026

JAWA BARAT - Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., bersama Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Jumat (26/9/2025).

Rapat diawali dengan pembacaan Laporan Badan Anggaran terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 oleh anggota DPRD Subang. Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa belanja daerah difokuskan pada tiga hal utama: mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan; memenuhi kepentingan publik secara efisien dan efektif; serta menjamin terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Laporan juga menekankan bahwa KUA-PPAS 2026 harus selaras dengan visi, misi, dan program kerja Bupati Subang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah pembacaan laporan, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan kesepakatan KUA-PPAS 2026 oleh Bupati Subang dan Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, S.H.

Baca juga: Wakil Bupati Subang Hadiri Syukuran Hari Tani Nasional 2025

Dalam sambutan penutupnya, Bupati Subang menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam membahas rancangan KUA-PPAS. Kang Rey menekankan, penyusunan kebijakan anggaran tahun 2026 menghadapi tantangan signifikan, terutama akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang juga berdampak pada Kabupaten Subang.

“Kondisi ini menuntut langkah strategis serta penyesuaian kebijakan fiskal agar pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, meski pembahasan KUA-PPAS 2026 berlangsung dinamis, seluruh proses berjalan dalam suasana demokratis untuk menghasilkan prioritas yang tepat dan akan dijadikan acuan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.