Pemprov Jabar Gelar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

Pemprov Jabar Gelar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

JAWA BARAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas layanan informasi di seluruh badan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 22 Juni 2026 dan diinisiasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan yang mengusung tema "Mengusung Keterbukaan Informasi Publik Menuju Jabar Istimewa" dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Tatang Suryana, turut menandatangani Pakta Komitmen Bersama Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Penandatanganan itu menjadi bentuk komitmen badan publik dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Komisi II DPRD Jabar Minta Sapi Perah Betina Tidak Dialihkan Menjadi Sapi Potong

Komitmen tersebut juga diharapkan semakin memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan tata kelola layanan informasi. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang informatif, transparan, dan akuntabel di Jawa Barat.