Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Keterbukaan dalam Audit Keuangan oleh BPK Jabar

Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Keterbukaan dalam Audit Keuangan oleh BPK Jabar

JAWA BARAT - Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dalam proses pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan tim BPK di Pendopo Baru Tasikmalaya, Jumat.

Menurut Cecep, audit yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan dana publik harus dikelola secara hati-hati demi kepentingan masyarakat.

Baca juga: UPI Dukung Pembangunan RS Adhyaksa Lembang, Perkuat Layanan dan Pendidikan Kesehatan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi. Keduanya menyatakan bahwa kehadiran tim BPK bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tahapan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Cecep juga memastikan seluruh perangkat daerah akan bersikap kooperatif serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar responsif dan proaktif dalam memberikan data yang valid dan lengkap kepada auditor.

Sementara itu, tim BPK Perwakilan Jawa Barat memaparkan rencana kerja pemeriksaan, mulai dari ruang lingkup audit, metode yang digunakan, hingga jadwal pelaksanaan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap laporan keuangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca juga: DPRD Jabar Desak Pemdes Kuningan Aktif Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dapat terus terjaga dan semakin meningkat.