DPRD Jabar Desak Pemdes Kuningan Aktif Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

DPRD Jabar Desak Pemdes Kuningan Aktif Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

JAWA BARAT - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, mendorong pemerintah desa di Kabupaten Kuningan untuk segera melakukan pendataan ulang warga yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)-nya dinonaktifkan. Langkah cepat dinilai penting agar ribuan masyarakat kurang mampu tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

Dalam keterangannya di Kuningan, Rabu, Toto menyebutkan sekitar 40 ribu warga dilaporkan terdampak pemblokiran status kepesertaan. Kondisi ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat prasejahtera yang selama ini bergantung pada program tersebut untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pengobatan.

Ia menjelaskan, penghentian kepesertaan bisa terjadi akibat proses pembaruan data terpadu serta penerapan sistem skoring untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Namun demikian, ia menilai mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas sosial dan ekonomi warga di lapangan.

Baca juga: Kakorlantas Tinjau Tol Cipali–Cisumdawu, Pastikan Skema Pengamanan Mudik 2026 Matang

Toto menegaskan bahwa kebijakan administratif tetap harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Penilaian berbasis angka semata, kata dia, berisiko mengabaikan faktor-faktor sosial yang tidak tercermin dalam sistem digital.

Karena itu, ia meminta aparatur desa proaktif menginventarisasi warga yang terdampak agar datanya dapat diverifikasi dan diajukan kembali sesuai prosedur. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Sebagai contoh, dari hasil reses yang ia lakukan di Desa Kutamandarakan, ditemukan 106 warga yang mengalami pembekuan kepesertaan PBI JK berdasarkan data pemerintah desa setempat. Selain itu, persoalan serupa juga disampaikan oleh perangkat desa dari hampir 60 desa lain yang dikunjunginya selama masa reses di wilayah Kuningan.

Baca juga: Wujud Nyata Kepedulian Polri, Kapolres Purwakarta Bangun Rumah Layak Huni untuk Warga Jatiluhur

Menurut Toto, jumlah tersebut bukanlah angka kecil dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait, termasuk dinas sosial dan instansi pengelola jaminan kesehatan. Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dapat segera menghasilkan solusi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.