Dua Akademisi Nilai Program Swasembada Energi Pemerintah sebagai Langkah Strategis

Energi NasionalDua Akademisi Nilai Program Swasembada Energi Pemerintah sebagai Langkah Strategis

JAWA BARAT - Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof. Ima Amaliah bersama pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

Prof. Ima menilai, program swasembada energi merupakan kebijakan yang tepat dan perlu dijadikan agenda nasional lintas pemerintahan. “Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menambahkan, penerapan kebijakan bahan bakar campuran etanol 10 persen atau E10 dapat menjadi salah satu inovasi penting dalam mempercepat kemandirian energi. Kebijakan tersebut, kata Ima, juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan target mencapai emisi nol bersih paling lambat pada 2050, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris.

Baca juga: Pos Layanan Pengaduan Masyarakat Dibuka di Gedung Sate, Fokus Tiga Bidang Utama

Sementara itu, Yogi Suprayogi Sugandi menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia untuk mendorong swasembada energi, termasuk melalui pengembangan sumur minyak rakyat, merupakan inisiatif yang baik secara konsep.

“Apabila masyarakat lokal dapat terlibat dan bekerja sama dengan koperasi atau organisasi rakyat, hal itu bisa memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi daerah,” ujar Yogi.

Meski demikian, Yogi mengingatkan pentingnya memastikan kesejahteraan masyarakat yang terlibat agar program tersebut berjalan secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap rencana penerapan kebijakan E10. “Presiden sudah menyetujui untuk merencanakan mandatori 10 persen etanol,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (7/10).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Persatuan TNI dan Rakyat Jadi Penopang Kedaulatan Negara

Bahlil juga menjelaskan, apabila setiap sumur rakyat mampu menghasilkan satu barel per hari, maka potensi tambahan produksi minyak nasional dapat mencapai sekitar 45 ribu barel per hari.