APBD Jabar 2026 Turun Rp2,4 Triliun, Rekrutmen CPNS Ditunda

APBD Jabar 2026 Turun Rp2,4 Triliun, Rekrutmen CPNS Ditunda (Antara Foto)

JAWA BARAT - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026 mengalami koreksi sebesar Rp2,4 triliun akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan prioritas anggaran tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, meski sejumlah pos belanja harus dipangkas, termasuk penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Dana transfer pusat untuk Jawa Barat pada 2026 turun hingga Rp2,458 triliun. Walaupun begitu, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan,” ujar Dedi di Bandung, Kamis.

Berdasarkan data Pemprov Jabar, penurunan tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Adapun DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.

Baca juga: BPSDMP Kemenhub dan Pemprov Jabar Sepakat Perkuat SDM Transportasi

Dengan perubahan itu, APBD Jabar 2026 yang semula diperkirakan Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun. Untuk menutup selisih anggaran, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi pada sejumlah sektor nonprioritas. Belanja pegawai, misalnya, dipangkas Rp768 miliar yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS.

“Kalau pembangunan tidak ada, ASN juga tidak punya pekerjaan. Maka rekrutmen CPNS baru kita tunda,” kata Dedi.

Langkah penghematan lainnya meliputi penurunan belanja hibah dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Khusus hibah pendidikan, anggaran akan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dikurangi dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun, sementara belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.

Selain itu, penghematan operasional di lingkungan dinas juga diberlakukan. Dedi menginstruksikan pemakaian listrik, air, hingga internet dibatasi hanya saat jam kerja. Anggaran jamuan makan senilai Rp5 miliar pun dipangkas, dengan opsi penyediaan konsumsi secara sederhana tanpa katering.

Baca juga: Pemprov Jabar Dorong Peningkatan SDM Lewat Program Magang ke Jepang

Meski banyak pos belanja yang dikurangi, Gubernur memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga penerangan jalan umum (PJU) dipastikan tetap mendapat alokasi anggaran penuh.

“Jalan harus tetap mulus, jembatan tidak boleh rusak, sekolah dan fasilitas kesehatan harus terjaga, PJU tetap menyala. Efisiensi ini strategi agar masyarakat tetap merasakan layanan pemerintah di tengah tekanan fiskal,” tegas Dedi.