Pemerintah Perkuat Revitalisasi Vokasi untuk Dorong SDM Pariwisata Berkualitas

Pemerintah Perkuat Revitalisasi Vokasi untuk Dorong SDM Pariwisata Berkualitas

JAWA BARAT - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat upaya revitalisasi pendidikan vokasi sebagai strategi menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana meluncurkan 483 skema okupasi nasional yang mencakup 34 bidang pariwisata. Skema tersebut disusun melalui kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui jalur vokasi yang adaptif dan produktif.

Menurut Widiyanti, dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam membangun standar kompetensi profesi di sektor pariwisata secara terstruktur dan diakui secara nasional. Standarisasi ini dinilai penting agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor pariwisata sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kota Banjar Diproyeksikan Jadi Gerbang Wisata Menuju Pangandaran

Revitalisasi vokasi ini juga menjadi respons terhadap kondisi pasar kerja yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, di mana tingkat pengangguran terbuka justru banyak berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai sistem pendidikan selama ini cenderung mengarahkan lulusan untuk bekerja di sektor formal.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan penumpukan pencari kerja di sektor tertentu, sementara peluang di sektor lain masih terbuka luas.

Ia mendorong lembaga pendidikan vokasi untuk mulai mengembangkan potensi ekonomi alternatif yang belum banyak dimanfaatkan, seperti industri anyaman, pangan tradisional, serta komoditas perkebunan seperti kopi dan teh yang memiliki pasar stabil.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia usaha agar sistem pendidikan lebih selaras dengan kebutuhan industri.

Ia menilai, pada era bonus demografi saat ini, pendidikan perlu bergerak dinamis mengikuti perkembangan peluang kerja, tidak hanya di sektor teknologi, tetapi juga di bidang pariwisata, kebudayaan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Baca juga: Data BPS: Kunjungan Wisatawan ke Jabar Meningkat, Banjar Perlu Dorongan

Data menunjukkan, sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja hingga Agustus 2025. Dengan potensi yang ada, jumlah lapangan kerja di sektor ini diperkirakan akan terus bertambah.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Kementerian Pariwisata terus mengembangkan pendidikan dan pelatihan melalui enam politeknik, termasuk Politeknik Pariwisata NHI Bandung.