Pemprov Jabar Siapkan Evaluasi Angkot Tua, Dedi Mulyadi Dorong Sopir Jadi Pemilik Armada

Pemprov Jabar Siapkan Evaluasi Angkot Tua, Dedi Mulyadi Dorong Sopir Jadi Pemilik Armada

JAWA BARAT - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan evaluasi terhadap operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak memenuhi standar kelayakan. Penataan ini akan difokuskan pada layanan angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih mengandalkan armada berusia tua serta belum memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, langkah yang ditempuh pemerintah tidak hanya sebatas penertiban armada. Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan solusi melalui pembaruan sistem pengelolaan angkutan dengan mendorong para pengemudi agar dapat memiliki kendaraan sendiri melalui skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Selain itu, sejalan dengan upaya mewujudkan transportasi yang lebih ramah lingkungan, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana peremajaan armada angkot dengan memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil.

"Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).

Baca juga: Transportasi Massal Bandung Raya Masuki Babak Baru, Pembangunan Infrastruktur BRT Resmi Dimulai

Ia menilai, keberhasilan sistem transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada yang beroperasi, tetapi juga memerlukan dukungan perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan.

Menurutnya, ekosistem transportasi modern harus didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, penerangan jalan yang baik, pengelolaan sampah yang optimal, ruang publik yang bersih, hingga sistem keamanan yang mampu menunjang aktivitas masyarakat dengan mobilitas tinggi.

"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya.

Bandara Husein Sastranegara Direncanakan Beroperasi Kembali

Di sektor transportasi udara, Dedi Mulyadi juga menyampaikan rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung mulai Agustus mendatang. Bandara tersebut diproyeksikan melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mendorong kembali dibukanya rute penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Husein Sastranegara. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Bandung diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung perkembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Pemprov Jabar Perkuat Promosi Pariwisata Melalui Forum Indonesia-Yordania di Amman

Sementara itu, terkait pembagian fungsi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Dedi Mulyadi memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Ia menegaskan, BIJB Kertajati tetap akan difungsikan sebagai pusat layanan penerbangan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," pungkasnya.