BPS Targetkan Data 5,54 Juta Pelaku Usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat

BPS Targetkan Data 5,54 Juta Pelaku Usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat (Antara Foto)

JAWA BARAT - Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), menargetkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat mampu menjangkau sedikitnya 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga.

Menurut Sonny, besarnya target tersebut sejalan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. "Jumlah pelaku usaha yang harus didata mencapai jutaan karena Jawa Barat memiliki populasi yang sangat besar," ujar Sonny usai peluncuran Sensus Ekonomi 2026 bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Minggu (21/6).

Untuk mendukung pendataan dalam skala besar tersebut, BPS menurunkan sebanyak 40.573 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Selain itu, pegawai organik BPS juga dilibatkan guna memperkuat pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sonny menyampaikan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penggunaan aplikasi khusus bernama Jabar Eco Tech yang, menurutnya, hanya diterapkan di Jawa Barat.

Baca juga: Sumedang Dapat Kuota BPJS Ketenagakerjaan untuk 27 Ribu Pekerja Rentan

Melalui aplikasi tersebut, RT, RW, dan perangkat wilayah lainnya ditugaskan untuk melakukan eco tagging atau pencatatan titik koordinat berbagai lokasi usaha. Data yang terkumpul nantinya akan memudahkan petugas dalam mengidentifikasi keberadaan warung, toko, maupun berbagai jenis usaha lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat.

"Ini menjadi kemudahan bagi BPS dalam proses pendataan karena lokasi usaha dapat terpetakan dengan lebih baik," kata Sonny.

Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang mengundang para bupati, wali kota, pemangku kepentingan, pimpinan Bank Indonesia, Apindo, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menandatangani komitmen bersama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi.

Meski demikian, Sonny menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan, termasuk aspek administrasi keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, BPS menekankan pentingnya metode pendataan langsung ke rumah-rumah warga. Langkah ini dinilai efektif untuk menjangkau pelaku usaha yang tidak memasang papan nama usaha, termasuk masyarakat yang menjalankan usaha berbasis digital dari rumah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bidik 10 Juta Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Sektor Informal

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

Dedi bahkan mengusulkan agar sensus ekonomi dapat dilaksanakan setiap tahun di Jawa Barat. Selain itu, ia juga menyarankan agar sensus penduduk dilakukan secara lebih berkala, baik satu kali maupun dua kali dalam setahun, guna memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan.