Pemkab Bandung Targetkan Sekolah Rakyat di Ciwidey Rampung pada 2026

Pemkab Bandung Targetkan Sekolah Rakyat di Ciwidey Rampung pada 2026 (Antara Foto)

JAWA BARAT - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang berlokasi di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, dapat diselesaikan pada 2026. Proyek tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 7,6 hektare dan dikerjakan secara bertahap.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendarsah, menyampaikan bahwa tahapan pembangunan menyesuaikan dengan proses pematangan lahan yang saat ini masih berlangsung. Meski ditargetkan rampung pada 2026, pihaknya berharap pengerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

“Target penyelesaian pada 2026, namun kami berharap bisa lebih awal. Lahan seluas 7,6 hektare tersebut akan dipenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara bertahap,” ujar Ningning dalam keterangannya di Bandung, Senin.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan empat poin utama yang tertuang dalam pernyataan kesiapan bupati setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Keempat poin tersebut mencakup kesiapan lahan seluas 7,6 hektare, kepastian status lahan sesuai ketentuan, serta pematangan lahan melalui penataan kontur tanah atau pekerjaan cut and fill mengingat kondisi lahan yang cukup ekstrem.

Baca juga: Penyesuaian APBD Tahun Baru, BKAD Jamin Hak Gaji ASN Kabupaten Bandung

Selain itu, pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pelebaran akses jalan menuju lokasi Sekolah Rakyat guna menunjang kelancaran proses pembangunan. “Keempat poin tersebut telah dipenuhi dan ditandatangani oleh Bupati. Artinya, Kabupaten Bandung dinyatakan siap melaksanakan pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.

Adapun fasilitas yang direncanakan dibangun meliputi ruang kelas, asrama, sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, tempat ibadah, perpustakaan, serta laboratorium. Untuk mendukung operasional pendidikan, Dinsos Kabupaten Bandung juga telah menyiapkan 45 tenaga pendidik dan pendukung, terdiri atas kepala sekolah, wali asrama, petugas kebersihan, dan tenaga keamanan.

Ningning menambahkan, pemilihan Kecamatan Ciwidey sebagai lokasi Sekolah Rakyat didasarkan pada ketersediaan lahan yang memadai serta tingkat kerentanan kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah tersebut.

“Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan sosial. Ciwidey dinilai tepat karena jumlah warga pada desil 1 dan 2 mencapai 6.018 kepala keluarga atau sekitar 18.155 jiwa,” jelasnya.

Baca juga: Bangun Infrastruktur dan Layanan Publik, Pemkab Bandung Genjot Realisasi Anggaran

Dari sisi pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp7,5 miliar untuk pematangan lahan. Anggaran tersebut dialokasikan secara bertahap, yakni Rp1,1 miliar pada 2025 dan Rp6,4 miliar pada 2026.

Sementara itu, pembangunan fisik Sekolah Rakyat beserta proses pendidikan didukung pendanaan dari Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp200 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sarana pendidikan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pengadaan laptop, penyediaan sarana prasarana, perlengkapan mandi, hingga seragam bagi peserta didik.