Bupati Karawang Siap Tindaklanjuti Penataan DAS dan Gerbang Tol Karawang Timur

Bupati Karawang Siap Tindaklanjuti Penataan DAS dan Gerbang Tol Karawang Timur

JAWA BARAT - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti penataan kawasan daerah aliran sungai (DAS) serta penataan areal marka jalan dan gerbang tol di wilayah Karawang Timur. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang digelar di Aula Gedung Singaperbangsa lantai 3, Kamis (13/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aep menegaskan bahwa penataan kawasan Karawang Timur menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karawang. Ia mengungkapkan, koordinasi dengan pihak PT Jasa Marga telah dilakukan dan saat ini tinggal menunggu proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pelaksanaan pengerjaan pada tahun 2026.

“Karawang Timur menjadi tanggung jawab saya sebagai bupati. Tadi juga saya sudah berkoordinasi dengan Jasa Marga dan alhamdulillah tinggal mengurus PKS-nya saja untuk pengerjaan tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, terkait penataan gerbang tol dan infrastruktur di wilayah Karawang Barat, Bupati Aep menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan rencana pelebaran jembatan bottleneck yang akan dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

“Untuk Karawang Barat, tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa jembatan bottleneck akan dikerjakan oleh provinsi. Sedangkan Karawang Timur menjadi tanggung jawab saya sebagai bupati dan akan segera saya tindaklanjuti. Mohon doanya,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani penataan gerbang tol dan jembatan di Karawang Barat, termasuk pembangunan jalan penghubung antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.

Baca juga: Sambut Nataru 2026, Pemkot Cimahi Intensifkan Pemantauan Harga Pangan

“Awalnya gerbang tol Karawang Barat akan dibangun oleh Pemda Karawang dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar, sekarang ditangani oleh provinsi. Kemudian jembatan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemda dan Kementerian PUPR senilai Rp 80 miliar, kini juga ditangani oleh Pemprov. Termasuk jembatan penghubung Karawang–Subang senilai Rp 20 miliar yang sebelumnya direncanakan oleh dua pemda, sekarang diambil alih oleh provinsi,” jelasnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut diikuti oleh tiga kabupaten, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta. Turut hadir pula dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pihak terkait lainnya. Rapat tersebut membahas penataan kawasan daerah aliran sungai, penataan marka jalan nasional, serta gerbang tol di wilayah Jawa Barat.