JAWA BARAT - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat memberikan klarifikasi menyusul mencuatnya isu peretasan dan penawaran data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat di forum gelap (dark web). Nama instansi tersebut disebut-sebut dalam unggahan yang diduga berasal dari pelaku peretasan.
Kepala Biro Pemotda Jawa Barat, Faiz Rahman, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam proses pengumpulan maupun pengelolaan data pribadi masyarakat. Ia menilai pencantuman nama instansinya dalam unggahan tersebut adalah bentuk pencatutan.
“Kami tidak menghimpun atau mengelola data identitas warga. Nama kami hanya dicatut dalam unggahan itu,” ujar Faiz saat dimintai keterangan di Bandung, Minggu (27/7).
Baca juga: Akun DigitalGhostt Klaim Retas Data 4,6 Juta Warga Jabar, Pemprov Bantah Keterlibatan
Isu ini mencuat setelah akun bernama “DigitalGhostt” di platform X (sebelumnya Twitter), mengklaim telah memperoleh data pribadi jutaan warga Jawa Barat. Dalam unggahan bertanggal 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB, akun tersebut menyertakan pernyataan provokatif dalam bahasa Inggris yang mempertanyakan kesiapan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data masyarakat.
“Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah tertidur di atas tumpukan uang?” demikian isi unggahan akun tersebut yang turut menampilkan tangkapan layar dari forum dark web.
Dalam tangkapan layar itu, tampak logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Biro Pemotda tercantum, dengan rincian data yang disebut meliputi nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat surel, hingga informasi pekerjaan.
Meski demikian, keabsahan data tersebut masih perlu diverifikasi secara menyeluruh. Jika terbukti, insiden ini bisa menjadi salah satu kebocoran data terbesar di tingkat daerah, bahkan secara nasional.
Berdasarkan penelusuran, akun DigitalGhostt dikenal sebagai anggota aktif di forum peretas dan memiliki reputasi tinggi dalam komunitas tersebut. Nama ini juga dikaitkan dengan dugaan peretasan sebelumnya terhadap 700 ribu data di lingkungan Kementerian Pertahanan, sebagaimana disebut oleh akun lain di platform yang sama, yakni @H4ckmanac.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan pernyataan resmi selain klarifikasi dari Biro Pemotda. Otoritas terkait diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk menindaklanjuti dugaan insiden kebocoran data ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara