Wabup Subang Pimpin Forum Pemangku Kepentingan untuk Perkuat Program JKN-KIS

Wabup Subang Pimpin Forum Pemangku Kepentingan untuk Perkuat Program JKN-KIS (Pemkab Subang)

JAWA BARAT - Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM, memimpin Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Subang dalam rangka evaluasi, koordinasi, dan pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS di wilayah ini. Kegiatan berlangsung pada Kamis (21/08) di Hotel Laska Subang dan dihadiri jajaran Pemerintah Daerah serta BPJS Kesehatan Cabang Sumedang.

Forum dibuka dengan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan bahwa forum ini diselenggarakan minimal setahun sekali, sesuai Surat Keputusan Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan Nomor 59 Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk melakukan koordinasi lintas sektor sekaligus evaluasi terkait strategi rekrutmen, perluasan cakupan, dan peningkatan keaktifan peserta JKN-KIS. Saat ini, Kabupaten Subang telah mencapai 97,45 persen kepesertaan dengan keaktifan peserta sebesar 70,47 persen. Target Universal Health Coverage (UHC) Prioritas baru dapat dicapai apabila kepesertaan minimal mencapai 98 persen dan keaktifan peserta sebesar 80 persen.

Baca juga: Bupati Subang Lantik Pengurus PGRI Masa Bakti 2025-2030

Wakil Bupati yang akrab disapa Kang Akur menegaskan bahwa kesehatan masih menjadi perhatian utama masyarakat, selain persoalan infrastruktur. Ia menyebutkan masih ada kendala terkait kepesertaan dan iuran yang kerap menimbulkan keluhan warga saat mengakses layanan kesehatan.

“Kita harus terus berupaya memperluas kepesertaan sekaligus meningkatkan keaktifan peserta. Forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar target UHC di Subang dapat tercapai,” kata Kang Akur.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap filosofi gotong royong dalam JKN-KIS. Menurutnya, iuran bukan hanya soal untung-rugi individu, tetapi merupakan bentuk solidaritas sosial untuk menjamin pelayanan kesehatan yang merata.

“Iuran bukan dilihat dari dipakai atau tidak, tetapi sebagai wujud saling menolong agar setiap warga yang sakit dapat memperoleh layanan yang layak,” ujarnya.

Kang Akur mendorong partisipasi aktif sektor swasta, BUMD, dan perusahaan-perusahaan lokal untuk mendukung perluasan kepesertaan. Dengan potensi ekonomi Subang yang besar, keterlibatan multipihak menjadi kunci agar program kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kita memerlukan sinergi dari semua pihak, mulai pemerintah, BPJS, hingga dunia usaha, agar masyarakat Subang tidak terbebani biaya kesehatan,” tegasnya.

Paparan dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, Jayadi, SKM., MM., AAK, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan teknologi seperti antrean online untuk mempermudah peserta JKN-KIS. Ia menambahkan bahwa pencapaian UHC di Subang masih membutuhkan penguatan, khususnya terkait keaktifan peserta dan penanganan tunggakan iuran.

Baca juga: Sekda Subang Hadiri Akad Massal 1.080 Debitur FLPP Bank BJB di Sumedang

Berbagai inovasi telah dijalankan BPJS, mulai layanan BPJS Keliling, Kader JKN, program PESIAR, hingga telekolekting, sebagai upaya mendekatkan layanan sekaligus menekan tunggakan. Jayadi juga menekankan kolaborasi multipihak melalui program Srikandi, CSR badan usaha, sosialisasi JKN, serta pemeriksaan bersama lintas instansi untuk memperkuat cakupan kepesertaan.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi yang melibatkan Kepala OPD Kabupaten Subang dan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Sumedang. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan langkah nyata untuk memperluas kepesertaan, meningkatkan keaktifan peserta, dan memastikan target UHC di Kabupaten Subang segera terealisasi.