Bupati Garut Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Lima Raperda dan Perubahan KUA-PPAS 2025

Bupati Garut Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Lima Raperda dan Perubahan KUA-PPAS 2025 (Pemkab Garut)

JAWA BARAT - Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (28/7/2025).

Agenda utama dalam sidang kali ini mencakup pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dalam forum tersebut, Bupati Garut menyampaikan pandangan resmi pemerintah daerah terhadap salah satu Raperda inisiatif DPRD yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS yang telah diajukan sebelumnya.

"Sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam perencanaan keuangan daerah, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Garut atas persetujuan terhadap Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025," ucapnya dalam rapat.

Baca juga: Polres Garut Kawal Penyaluran Bantuan Beras agar Tepat Sasaran

Menurut Bupati, dukungan legislatif ini mencerminkan kepedulian terhadap kelancaran agenda pembangunan, terutama dalam memastikan program dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan secara optimal pada sisa tahun anggaran.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketepatan dalam menentukan arah kebijakan, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang harus dikelola secara bijak. Dalam hal ini, masukan, evaluasi, dan catatan strategis dari DPRD melalui Badan Anggaran menjadi landasan penting untuk penyempurnaan dokumen anggaran.

Syakur juga menyoroti dua aspek utama yang menjadi prioritas dalam perubahan APBD. Pertama, sektor infrastruktur yang dinilai masih menjadi keluhan dominan masyarakat. Ia menegaskan bahwa program infrastruktur perlu menjadi fokus utama, termasuk dalam alokasi kegiatan hasil pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Bupati Garut Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Lima Raperda dan Perubahan KUA-PPAS 2025 (Pemkab Garut)

“Kita sering mendapat laporan dari masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Maka, menjadi sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian khusus pada hal tersebut,” jelasnya.

Prioritas kedua yang disampaikan adalah sektor kesehatan. Bupati mengungkapkan keprihatinan atas data terbaru terkait penyesuaian DTKS, di mana sekitar 200 ribu warga Garut kini tidak lagi tercakup sebagai penerima manfaat BPJS. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada lonjakan permintaan layanan kesehatan publik.

"Perubahan ini tentu akan menimbulkan tantangan besar dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus mampu merespons kondisi tersebut dengan cepat dan tepat," tutupnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses legislasi dan penganggaran daerah, sekaligus menegaskan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.