Kadiskominfo Karawang Hadiri Forum Pertukaran Insiden Siber di BSSN, Terima Sertifikat Indeks KAMI Predikat “Baik”

Kadiskominfo Karawang Hadiri Forum Pertukaran Insiden Siber di BSSN, Terima Sertifikat Indeks KAMI Predikat “Baik”

JAWA BARAT - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang, Poltak SML Toruan, menghadiri kegiatan Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Auditorium Roebiono Kertopati, BSSN Sawangan, Kota Depok, Selasa (28/10/2025).

Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antar Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, para peserta saling berbagi informasi serta pengalaman guna memperkuat kesiapsiagaan terhadap ancaman siber yang berpotensi mengganggu keamanan informasi, terutama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam kesempatan yang sama, BSSN juga menyerahkan sertifikat hasil verifikasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, S.Si, M.Kom.

Sebagai informasi, Indeks KAMI merupakan instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh BSSN untuk menilai tingkat kesiapan dan kelengkapan penerapan keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah maupun lembaga publik.

Pada tahun 2025, Pemkab Karawang melalui Diskominfo telah menyelesaikan proses verifikasi Indeks KAMI oleh tim verifikator BSSN dengan hasil predikat “Baik”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pemkab Karawang telah berjalan secara konsisten dan terarah.

Baca juga: Pemkab Karawang Komitmen Bangun Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Hasil ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga keamanan, keandalan, dan kenyamanan layanan publik digital, sejalan dengan prinsip SPBE yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan dalam pengelolaan keamanan informasi, diharapkan seluruh layanan digital pemerintah dapat semakin melindungi data pribadi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.