JAWA BARAT - Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bersama Ketua DPRD Kabupaten Garut dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut Menggugat di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan mahasiswa yang menyuarakan sejumlah tuntutan. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, Kapolres Garut AKBP Yudi Bayu Hendarto, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Andrik Fachrizal, serta Kepala Kejaksaan Negeri Garut Helena Octavianne.
Bupati Garut menyambut baik aspirasi yang disampaikan secara tertib oleh para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD telah menyepakati beberapa poin penting yang menjadi tuntutan.
Baca juga: BPBD Garut Tunggu Kajian BMKG untuk Tentukan Perpanjangan Status Siaga Darurat
“Forkopimda menerima dan mencatat aspirasi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat. Ada beberapa hal yang bersifat nasional maupun lokal, dan sebagian telah kita sepakati,” ujar Bupati.
Adapun beberapa kesepakatan yang dibahas, antara lain:
- Transparansi Anggaran DPRD – penggunaan anggaran akan dipublikasikan secara jelas, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- Pertanggungjawaban Reses – anggota dewan diminta melaporkan hasil reses secara moral dan politis.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – pemerintah fokus pada peningkatan kualitas SDM, termasuk melalui program beasiswa untuk 1.000 mahasiswa.
- Perbaikan Infrastruktur – pemerintah menjanjikan pembangunan dan perbaikan 139 titik jalan serta irigasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung kondusif. “Terima kasih kepada aliansi mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya dengan tertib dan santun,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat, menyebut bahwa sebagian besar tuntutan lokal telah direspons oleh DPRD. Menurutnya, fokus utama aliansi adalah transparansi anggaran DPRD, pembenahan kode etik dewan, serta komitmen pemerintah terhadap peningkatan IPM.
Adrian menilai aksi yang diikuti sekitar 600–700 peserta itu berjalan damai tanpa adanya provokasi maupun tindakan anarkis. “Kami ingin menjadikan Garut sebagai contoh panggung demonstrasi damai, tanpa kekerasan,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Garut Ikut Semarakkan Jalan Santai HUT RI ke-80
Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak bersikap represif terhadap aksi-aksi mahasiswa di kemudian hari, serta berharap adanya ruang dialog yang terbuka antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mahasiswa.
Berikut poin-poin kesepakatan hasil pertemuan:
- DPRD Garut siap melaksanakan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran melalui publikasi media.
- DPRD akan menyampaikan laporan tertulis terkait hasil reses.
- DPRD segera merevisi tata tertib dan menyelesaikan peraturan mengenai kode etik serta tata beracara.
- Pemkab Garut akan memprioritaskan peningkatan IPM.
- Bupati diminta segera mengisi kekosongan jabatan di tiap SKPD.
- Aparat penegak hukum diminta menjamin kebebasan berpendapat tanpa tindakan represif di ruang publik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemkab Garut