Pemkab Garut Genjot PAD Lewat Optimalisasi PBB-P2, Gandeng Bappenas dan Bank Dunia

Pemkab Garut Genjot PAD Lewat Optimalisasi PBB-P2, Gandeng Bappenas dan Bank Dunia

JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank), digelar di Ruang Rapat Bappeda Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (20/10/2025).PAD Garut

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari dua lembaga tersebut yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ia menegaskan, peningkatan PAD menjadi prioritas pemerintahannya, mengingat kontribusi PAD Garut selama ini masih perlu ditingkatkan.

“Merupakan kehormatan bagi kami menerima kehadiran tim dari Bappenas dan World Bank yang berkenan membantu penguatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Syakur.

Baca juga: Bank BJB Resmikan Gedung Baru KCP Samarang, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Pembiayaan di Garut

Syakur menjelaskan, sejak penetapan terakhir Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2017, Kabupaten Garut telah mengalami banyak perubahan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan utama, jalan poros, hingga kawasan permukiman baru dinilai memberikan potensi besar terhadap peningkatan nilai PBB-P2. Oleh karena itu, Pemkab Garut tengah menyiapkan strategi penyesuaian NJOP secara bertahap dan proporsional.

“Kami akan menaikkan NJOP dengan perhitungan matang. Wajib pajak dengan nilai kecil, seperti yang pajaknya Rp25 ribu, tidak akan terdampak signifikan karena persentasenya akan kami sesuaikan,” jelasnya.

Pemkab Garut Genjot PAD Lewat Optimalisasi PBB-P2, Gandeng Bappenas dan Bank Dunia

Sementara itu, Perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, Griya Rufianne, menuturkan bahwa fokus terhadap PBB-P2 dipilih karena sifatnya yang stabil dan memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

“Secara global, pajak bumi dan bangunan, khususnya pajak properti, termasuk jenis pajak yang paling stabil karena objeknya tidak berpindah. Inilah yang membuatnya potensial untuk dioptimalkan,” ungkap Griya.

Ia menambahkan, Kabupaten Garut bersama Kota Bandung ditunjuk sebagai wilayah piloting pertama di Indonesia untuk penerapan panduan diagnosis potensi pajak properti yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

Senada dengan itu, Perwakilan Bappenas RI, Tari Lestari, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025–2045.

Baca juga: Bupati Garut Dorong Perbankan Perluas Akses Pembiayaan untuk Sektor Pertanian

“Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan fiskal nasional,” ujar Tari.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan menjadi dasar bagi Bappenas untuk melanjutkan studi dan pendampingan terhadap pemerintah daerah, termasuk Garut.

Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan akan diperoleh pemetaan dan analisis yang lebih akurat mengenai potensi PBB-P2 di Kabupaten Garut, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar kebijakan publik dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.