Komisi III DPRD Jabar Dorong Pembenahan Layanan BPJS Kesehatan

Komisi III DPRD Jabar Dorong Pembenahan Layanan BPJS Kesehatan (Antara Foto)

JAWA BARAT - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, meminta adanya pembenahan layanan BPJS Kesehatan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan dalam beberapa pekan terakhir.

Hal tersebut disampaikan Jajang saat kegiatan penyerapan aspirasi warga di Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu. Sejumlah warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif.

“Kami akan mendorong agar pelayanan BPJS lebih mudah diakses dan prosedurnya tidak mempersulit masyarakat,” kata Jajang.

Ia menuturkan, kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga tidak dapat memperoleh layanan pengobatan tanpa biaya, sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: DPRD Jabar Desak Pemdes Kuningan Aktif Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

Selain persoalan BPJS, Jajang juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia menilai kepastian status kerja serta jaminan kesejahteraan bagi PPPK paruh waktu perlu menjadi perhatian agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Persoalan PPPK paruh waktu berkaitan dengan kepastian kerja dan masa depan mereka. Kami akan mendorong adanya kebijakan yang lebih jelas dan berpihak,” ujarnya.

Jajang memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui mekanisme di tingkat komisi untuk mencari langkah konkret, sehingga persoalan layanan BPJS dan kejelasan status PPPK paruh waktu dapat segera ditindaklanjuti.